PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PASAR SAWAHLUNTO
Artikel Populer
Pilihan :
“Maret,
Pembangunan Pasar Baru Dimulai”
Surat Kabar Haluan, 22 Januari 2011 Hal.
21. Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat.
Critical
Review Oleh :
Tadaki Santoso Hasegawa. NRP. 3609100061
Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan
Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
E-mail :
tadaki.santoso.hasegawa@gmail.com.
1.
Pendahuluan
Pembangunan pasar pada dasarnya adalah usaha yang terus
menerus untuk mencapai kesejahteran rakyat, baik secara materiil maupun
spiritual yang lebih tinggi. Seperti yang -dituangkan dalam GBHN 1999-2004 (Tap
MPR No.IV/MPR/1999), pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas
manusia dan masyarakata Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan
berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Pembangunan pada dasarnya
diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu peranan
masyarkat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan mendorong
kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak serta
kewajiban dan tanggung jawab bersama seluruh rakyat. Sesuai dengan prinsip
otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap
akan lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Setiap daerah yang
disebut daerah otonom diberi wewenag oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah
tangganya sendiri seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
mengenai Pemerintah Daerah bahwa daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya,
memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah,
memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari
pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya yang berada di daerah,
mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan hak lainnya
yang diatur dalm peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hal tersebut, maka
daerah kabupaten/kota memiliki kewenangannya yang luas untuk mengembagkan
potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Selain itu, daerah
kabupaten/kota juga memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah
untuk memberikan pelayan kepada publik dengan bai, meningkatkan peran serta,
prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Sajalan dengan hal tersebut, maka pemerintah
kabupaten/kota dapat melaksanakan pembangunan fasilitas penunjang kesejahteran
masyarakat seperti halnya yang telah diakukan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam membangun
sebuah pasar dengan harapan bahwa pembangunan tersebut dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pembangunan Pasar Kota Sawahlunto telah direncanakan sejak
pertengahan tahun 2009 dengan menggunakan dana APBD dan pinjaman dari Bank
Dunia (Worldbank). Pembangunan Pasar Kota Sawahlunto telah terlaksana pada awal
tahun 2012 dengan studi kelayakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota
Sawahlunto dan telah disetujui oleh berbagai pihak, khususnya masayarakat. Akan
tetapi, diperlukan penjelasan mengenai skema pembiayaan yang terbentuk dalam
pembangunan Pasar Sawahlunto tersebut sehingga terjadi konfirmasi mengenai
produk-produk perencanaan, proses pembangunan, dan evaluasi terhadap Pasar
Sawahlunto tersebut melalui kajian yang lebih mendalam dari segi akademisi.
Dengan demikian dapat diperoleh pengetahuan mengenai pembangunan Pasar
Sawahlunto dan dampak ke depannya baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
2.
Pasar
Kota Sawahlunto
Pembangunan Pasar Sawahlunto merupakan kebijakan Pemerintah Kota
Sawahlunto dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan upaya peningkatan pemasukan daerah dalam ruang
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan pasar ini disepakati oleh stakeholder daerah beserta dukungan
masyarakat dengan harapan bahwa pembanguan pasar dapat meringankan beban biaya
masyarakat akibat kurangnya fasilitas pendukung perdagangan mereka. Seperti
yang telah diutarakan masyarkat dalam media Haluan, Provinsi Sumatera Barat,
Kota Sawahlunto khususnya, bahwa masyarakat sangat mendukung pembangunan pasar
dengan harapan bahwa pembangunan pasar tersebut dapat terjangkau dengan kondisi
ekonomi mereka melalui jangkauan masyarakat terhadap angsuran atau sewa kios
atau petak.
Menurut media tersebut, pembangunan pasar tersebut merupakan
kebijakan dalam mengentas banyaknya pedagang yang mulai berjualan di pasar Kota
Arang dan sekitarnya serta menampungnya dalam pasar baru, yakni pasar kota
Sawahlunto, yang dibangun di Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto.
Pembangunan sudah terlaksana sejak akhir tahun 2011 dan telah
beroperasi. Pembangunan pasar kota tersebut telah direncanakan sejak tahun 2009
dan baru terrealisasi pada tahun 2011 awal hingga awal tahun 2013. Pasar
sawahlunto memiiki fasiitas bangunan 3 lantai yang terdiri dari 300 kios /
petak toko. Pasar Sawahlunto terdiri dari sedikitnya 182 petak kios berukuran 6
m2 yang sudah disediakan bagi pedagang. Selain itu, terdapat 64
petak kios besi dan mini.
Sumber pendanaan pasar sawahlunto sebagian besar berasal dari
dana pinjaman luar negeri dan sisanya berasal dari alokasi dana APBD. Dana 17,5
milliar untuk pembangunan pasar diperoleh dari dana pinjaman bank dunia
sedangkan Pemerintah Kota Sawahlunto memberikan dana sebesar 1,6 miliar rupiah
dari APBD. Berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan dan disetujui oleh
DPRD Kota Sawahlunto, diketahui bahwa dana pinjaman tersebut telah layak untuk
dilakukan dengan telah dilakukannya Studi Kelayakan (Feasibility Study).
Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh PT. Nindya Karya
(Persero) dengan diawasi pembangunannya oleh PT. Second Dwi Tunggal Putra,
dengan bantuan pengelolaan oleh UPTD Pasar Kota Sawahlunto dan Unit USDRP
(Urban Sector Development Reform Project) dengan pemberi kontrak Pemerintah Kota Sawahlunto. Pembangunan pasar tersebut telah disetujui
oleh DPRD Kab. Sawahlunto pada tahun 2009. Pembangunan tersebut dilakukan
selama satu tahun.
Menurut Wakil Ketua DPRD Sawahunto dan Pemerintah Kota
Sawahlunto, Pembangunan Pasar Kota Sawahlunto memiliki berbagai manfaat,
diantaranya adalah sebagai wadah bagi para pedagang dalam meningkatkan ekonomi
masyarakat, memperindah Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata, serta menjadi
sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk ke depannya. Masyarakat
juga mendukung pembangunan pasar tersebut dengan harapan bahwa biaya yang
dikeluarkan oleh masyarakat, khususnya pedagang, dalam memperoleh fasilitas
pasar tersebut dapat terjangkau dengan angsuran sewa toko yang terjangkau.
3. Critical review
Berdasarkan tajuk tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota
Sawahlunto mengajukan permohonan dana kepada worldbank dalam pembangunan pasar yang bernilai 17,5 milliar dengan
persetujuan DPRD selaku aktor politik dan pembangunan. Kebijakan pembiayaan
pembangunan ini tidak efisien, meskipun studi kelayakan yang telah dilakukan
terhadap dana pinjaman tersebut guna mempertimbangkan pengembalian dana beserta
surplus yang diterima daerah
dikatakan layak.
Studi kelayakan pembangunan Pasar Kota Sawahlunto menunjukkan
hasil yang tidak sesuai dengan dampak dan manfaat pembangunannya.
Ketidaksesuaian tersebut diantaranya dalam hal pembiayaan dan manfaatnya. Menurut
hasil perhitungan dalam studi kelayakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota
Sawahlunto, disebutkan bahwa telah diikutsertakan asumsi-asumsi dasar proyeksi
keuangan untuk memastikan keuntungan di atas standar bunga (pinjaman) berlaku
dan menghasilkan arus kas netto. Sebagai dasar penilaian tingkat kelayakan
keuangan maka digunakan kriteria-kriteria berupa analisa proyeksi keuangan : perhitungan rugi-laba, analisa perputaran
keuangan, Analisis Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR)
dimana NPV harus positif dan IRR harus lebih besar dari tingkat bunga per tahun
dari pinjaman USDRP, dan analisis sensitifitas serta saldo kas akhir tahun
selama masa pinjaman harus positif.
Berdasarkan hasil perhitungan rugi laba, dari keseluruhan
proyeksi pendapatan yang diperoleh dari setiap segmen di dalam Pasar Kota
Sawahlunto dari tahun pertama hingga tahun terakhir angsuran dana pinjaman bank
dunia, menunjukkan hasil yang positif dimana selalu terdapat keuntungan pada
setiap tahun sejak tahun pertama bangunan beroperasi. Namun,
Meninjau kembali dari manfaat pembangunan yang diharapkan,
yakni Pasar Kota Sawahlunto dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
menambah pemasukan daerah, manfaat tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat dan
pasar Sawahlunto memberikan sedikit pemasukan bagi daerah. Berdasarkan berbagai
media cetak dan online daerah, terdapat beberapa hal yang menyebabkan
terjadinya hal tersebut. Seiring berjalannya waktu harga kios yan disewakan
meningkat menyebabkan pedagang menolak untuk menempati kios tersebut karena
dirasa merugikan. Sebelum pembangunan, pasar sebelumnya menyewakan dengan harga
sewa hanya 25.000 rupiah, namun harga sewa kios meningkat hingga 100.000 rupiah
per bulan pada tahun 2016. Aktivitas jual beli yang kurang efektif menyebabkan
mereka merasa dirugikan dengan harga sewa kios tersebut.
Selain itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh
Ajeng (2016), disimpulkan bahwa kapital sosial yang telah terbentuk antara
pemerintah dengan masyarakat telah hilang dengan tidak terpenuhinya harapan
pedagang atas kebijakan yang telah ditentukan pemerintah mengenai harga sewa
kios. Dari keseluruhan kios yang telah
disewakan, terdapat 34% dari yang tidak buka akibat dari kenaikan harga sewa
kios yang dirasa tidak adil bagi penyewa.
Berdasarkan media cetak online warta andalas (2013), meski
dikabarkan bahwa pedagang telah menempati seluruh kios dan pembangunan tersebut
telah menghabiskan dana sebesar 16.256.294.000,00 rupiah, angsuran pertama
telah tiba dengan nilai 6% hingga 10,25% dengan nominal 1,4 milliar rupiah
dengan progress penyewa yang menempati kios pasar masih rendah dan secara fisik
tampak masih terdapat pedagang yang menyebar disekitar pasar.
Selain itu, mengenai sumber pembiayaan pembangunan pasar Kota
Sawahlunto tidak tepat. pembangunan pasar Kota Sawahlunto menggunakan sumber
pembiayaan pembangunan dengan resiko yang besar, yakni dana pinjaman dari bank
dunia. Seharusnya pembangunan pasar Sawahlunto menggunakan dana yang bersumber
dari APBD untuk mengurangi resiko dan konsekuensi yang besar dikemudian hari.
Menurut Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No.9 tahun 2011 mengenai
perubahan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2011, anggaran yang telah
ditetapkan adalah sebesar 460.673.967.707,00 rupiah (sekitar 460 miliar
rupiah). Berdasarkan nilai anggaran tersebut, pembangunan pasar sawahlunto yang
menggunakan dana kurang lebih sebesar 17,5 milliar rupiah dari bank dunia tersebut
seharusnya dialokasikan dalam anggaran APBD selanjutnya. Jika dibandingkan
dengan nilai pinjaman ditambah dengan proyeksi kewajiban dan penjadwalan
pengembalian hutang yang harus tanggung oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, maka
pembangunan Pasar Kota Sawahlunto dapat menghemat lebih banyak biaya dan lebih
siap dalam menanggapi perubahan aktivitas jual beli di pasar dan secara
progressif dapat bertindak lebih tepat sasaran.
4.
Penutup
a. Kesimpulan
Berdasarkan ciritcal review yang telah dilakukan, maka
dapat disimpulkan bahwa :
-
Pembangunan Pasar Sawahalunto yang telah
direncanakan pada tahun 2009 dan telah dibangun dari akhir tahun 2011 hingga
awal tahun 2013 menggunakan sumber pembiayaan pembangunan luar negeri, yakni world bank.
-
Pasar Kota Sawahlunto yang terletak di Kecamatan
Lembah Segar, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat mengalami hambatan dalam
kegiatan operasionalnya, diantaranya adalah hambatan dari pedagang sebagai
penyewa kios yang disebabkan dari tingginya harga sewa kios yang terdapat di
pasar tersebut.
-
Pembangunan Pasar Kota Sawahlunto dilaksanakan
oleh PT. Nindya Karya (persero) dan diawasi oleh PT. Second Dwi Tunggal Putra
dan dikelola oleh UPTD Pasar Kota Sawahlunto, Pemerintah Kota Sawahlunto.
-
Pembangunan Pasar Kota Sawahlunto telah
menghabiskankan dana pembangunan sebesar + 16,3 miliar rupiah.
-
Sumber Pembiayaan Pembangunan Pasar Kota
Sawahlunto adalah dana pinjaman luar negeri dari Worldbank sebesar 17.5 milliar
rupiah, dengan sumbangan dana dari APBD sebesar 1,6 miliar rupiah.
-
Pembangunan Pasar Sawahlunto merupakan kebijakan
yang kontroversial karena sumber pembiayaan pembangunan menggunakan dana dari
world bank dengan nominal estimasi biaya pembangunan yang rendah.
-
Sumber Pembiayan Non-konvensional berupa
pinjaman luar negeri ini telah berkembang menjadi permasalahan ketidaksesuaian
terhadap estimasi studi kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya.
b. Saran
Beberapa saran yang dapat dikemukakan diantaranya :
-
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh
Ajeng dengan mengidentifikasi hubungan pemerintah dengan masyarakat mengenai
hilangnya kepercayaan masyaakat terhadap pemerintah yang berdampak pada
penurunan efektifitas Pasar Kota Sawahlunto, maka salah satu saran yakni dengan
menanggalkan kepentingan pribadi dan bergerak untuk kemajuan bersama, mengikuti
tata aturan yang telah ditetapkan, dan meningkatkan komunikasi antara
pemerintah dengan masyarakat dalam membicarakan harga kios dan kesanggupan
masyarakat dalam menempatinya.
-
Selain hubungan pemerintah dan masyarakat,
sumber pembiayaan pembangunan Pasar Kota Sawahlunto seharusnya tidak
menggunakan dana dari world bank. Selain dapat memperpanjang masa tunggakan dan
meningkatkan bunga pinjaman, juga dapat memperluas kesempatan terjadinya
permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan dan operasional pasar. Dengan
demikian, diperlukan sumber dana konvensional yang berasal dari APBD untuk
pembangunan pasar agar semakin tepat sasaran mengikuti kondisi keuangan daerah
dan kebutuhan daerah dalam membangun daerah.
-
Diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai
sumber pembiayaan Pasar Kota Sawahlunto dengan mempertimbangkan faktor
masyarakat. Selain itu diperlukan strategi pengentasan masyarakat dan daerah
dari permasalahan pengembalian dana pinjaman luar negeri dengan memanfaatkan
sumber-sumber pembiayaan konvensional maupun non-konvesional dalam negeri serta
mengembangkan sumber-sumber pembiayaan baru dengan membangun usaha untuk
meningkatkan PAD.
-
Untuk ke depannya, masyarakat dan pemerintah
perlu ditingkatkan kesadaran diri akan kemampuan daerah dalam menunjang
kebutuhan rakyatnya dengan mengurangi kebijakan-kebijakan yang mengutamakan
unsur politis dan lebih terbuka sehingga dapat mengurangi kesalahan pelaksanaan
program pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjangkau
fasilitas publik.
DAFTAR
PUSTAKA
Ajeng, Trio Pratiwi (2016) Melemahnya Kapital Sosial Uptd Pasar Sawahlunto Dalam Mengelola Pasar
Pasca Rehabilitasi Diploma thesis. Universitas Andalas :
Sumatera Barat.
Febri Chaniago. 2016. Pedagang
Pasar Sawahlunto Minta Turunkan Sewa Kios. Padang Media. http://padangmedia.com/pedagang-pasar-sawahlunto-minta-turunkan-sewa-kios/
Singgalang Padang. 2016. Pedagang
Pasar Sawahlunto Keluhkan Tingginya Sewa Kios. http://hariansinggalang.co.id/pedagang-pasar-sawahlunto-keluhkan-tingginya-sewa-kios/
Pratikno, Amin. 2013. Nasib
Pasar Sawahlunto, Setelah DIresmikan Menteri PU 3 Bulan Lalu.
http://wartaandalas.com/berita-nasib-pasar-sawahlunto-setelah-diresmikan-menteri-pu-3-bulan-yang-lalu.html
Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Kementerian
Hukum dan HAM. 2011. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2011
tentang Perubahan Anggaran Belanja Daerah.
Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Kementerian
Hukum. 2004. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah.
Pemerintah Kota Sawahlunto. 2009. Studi Kelayakan Investasi
Pembangunan Pasar Sawahlunto. Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat.
Link Studi Kelayakan :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIldfEv8_RAhVHerwKHd9xB7kQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fciptakarya.pu.go.id%2Fusdrp%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownload%2Fstudi%2520kelayakan%2520pasar%2520kota.pdf&usg=AFQjCNEc7HN7a2ZzoehWtmJLP4xTxAPI-g&sig2=m25xoeuy9H9H9BkK4uVSqQ
